Muspimnas, PMII se-Lampung Minta PB PMII Evaluasi

 

Bandarlampung (Lamban Pergerakan) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang telah dimulai sejak tanggal 17 November 2022 di Tulungagung, Jawa Timur.

Forum Muspimnas ini merupakan forum tertinggi kedua setelah Kongres PMII.  Dalam forum ini akan ada berbagai  pembahasan mengenai aturan-aturan organisasi yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan, khususnya ketika menjalankan roda kaderisasi di PMII.

Sejak hari pertama, Muspimnas PMII sudah diwarnai dengan aneka ragam kerusuhan. Tidak matangnya atau bahkan tergesa-gesanya persiapan serta masih banyak konflik yang belum terselesaikan dicurigai sebagai penyebab kerusuhan tersebut.

Ketidakmatang persiapan tersebut salah satunya mengenai lalainya panitia Muspimnas terhadap pemilihan ruang musyawarah dengan sirkulasi udara yang minim dan tidak siapnya tim kesehatan ketika berbagai hal tidak diinginkan terjadi.

PMII se-Lampung merespon situasi tersebut dengan menyatakan sikap akan menolak hasil Muspimnas PMII ini apabila jajaran Pengurus Besar (PB) PMII tidak segera melakukan evaluasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada terlebih dahulu.

"Kami menuntut PB PMII untuk dapat duduk bersama dengan seluruh Ketua PKC (Pengurus Koordinator Cabang) dan PC se-Indonesia untuk melaksanakan evaluasi terlebih dahulu. Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan tentu selain akan mencoreng nama baik PMII, dapat dipastikan juga bahwa musyawarah ini akan berlangsung tidak kondusif yang mana pada akhirnya tidak akan menghasilkan keputusan yang baik bagi PMII se-Indonesia". - Ucap Muhammad Julianto mewakili PMII se-Lampung

Selain mendesak PB PMII untuk segera menyediakan forum evaluasi, PMII se-Lampung juga meminta agar ruangan dan arena terselenggaranya Muspimnas disterilisasi dari pihak aparat keamanan baik Kepolisian, TNI dan lainnya.

"Selain itu, kami juga meminta agar PB PMII dan panitia pelaksana dapat mensterilisasi arena Muspimnas ini dari aparat keamanan, sebab dengan adanya aparat ditakuti justru dapat memberikan provokasi kepada peserta. Selain itu, forum ini adalah forum intelektual yang di dalamnya membicarakan poin demi poin untuk membangun bangsa melalui organisasi, maka tidak selayaknya forum ini diawasi sedemikian ketat seolah-olah ini adalah forum pemberontakan". - Tutup Muhammad Julianto.

Penulis: Evita
Editor: Riyan Yuliyanto

Bagikan Artikel ini